Pembelian Buku K13 Secara Daring Demi Transparansi

Pembelian Buku Kurikulum 2013 Secara Online Shopping Demi Tingkatkan Transparansi 

Pict by: Pixabay

<

Pada tahun ini, pengadaan buku teks pelajaran Kurikulum 2013 (K13) tahun pelajaran 2016/2017 dilakukan sendiri oleh sekolah. Tidak sama dengan tahun-tahun yang kemudian dimana pengadaan buku dilakukan dengan lelang oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), tahun ini buku pelajaran sanggup didapat melalui e-katalog. Dengan cara mengakses situs https://e katalog.lkpp.go.id/backend/buku_kurikulum_2013, sekolah sanggup secara pribadi menentukan sendiri buku yang akan dipakai sepanjang semester nanti.

Seperti telah dijelaskan oleh Didik Suhardi selaku Sekretaris Jenderal Kemendikbud, pengadaan buku teks pelajaran K13 secara daring atau online shopping bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi jual beli buku dan berupaya mengeliminir kebocoran-kebocoran yang selama ini disinyalir masih kerap terjadi. Terhitung lebih dari 40 juta eksemplar buku dengan total 105 judul yang sanggup dibeli secara daring melalui situs itu. "Kenapa online shop, sebab kita ingin transparansi ada di atas meja. Harganya lebih rendah dari HET (Harga Eceran Tertinggi)," urai Didik sehabis membuka Dialog Pendidikan yang bertemakan: "Kurikulum 2013 dan Permasalahannya di Daerah", di Denpasar, Bali, Sabtu (6/08/2016).

Pembelian buku lewat e-katalog memperkecil kemungkinan problem yang timbul akhir pengadaan yang dilakukan terpusat. Misalnya, sekolah sudah membayar buku yang disiapkan namun bukti tidak sanggup dikirim sebab problem teknis, atau sebaliknya. Dengan e-katalog, transaksi jadi lebih mudah. Guru tinggal buka laman e-katalog, melaksanakan pemesanan, buku dikirim, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan dana BOS.

Didik menuturkan, untuk pengadaan buku ini sepuluh perusahaan telah menandatangani kontrak. Pemesanan buku di situs tersebut sudah sanggup dilakukan semenjak tanggal 10 Juli lalu. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 10/D/KR/2016 tanggal 1 Juli 2016, kepala sekolah menugaskan operator Dapodik untuk melaksanakan pemesanan buku pada halaman daring penyedia dengan menggunakan user ID  dan password Dapodik.

Buku yang disediakan di e-katalog ini merupakan buku rujukan yang disiapkan oleh pemerintah. Adanya buku ini tidak untuk membatasi ruang kreatif guru sebab guru tetap sanggup menggunakan buku lain ketika mengajar di kelas selama kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) nya selaras. "Buku ini hanya salah satu referensi, guru sanggup menggunakan rujukan lain untuk materi mengajarnya," terperinci Didik.

Terkait adanya peredaran lembar kerja siswa (LKS) di sekolah, Didik menyampaikan dinas pendidikan kawasan sanggup menindak secara tegas. Keberadaan Lomba Kompetensi Siswa dianggap sanggup membatasi kreativitas siswa sebab sangat membatasi cara berguru siswa aktif. Siswa diperlukan berdiskusi dengan temannya, namun jikalau siswa diberi LKS, mereka hanya berpatokan di situ. Karena itu, di petunjuk teknis penggunaan dana BOS sangat tegas dinyatakan dana bos dihentikan dipakai membeli LKS.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengan Atas Purwadi Sutanto menjelaskan, buku yang disediakan di katalog daring yaitu semua mata pelajaran inti. Untuk mata pelajaran peminatan, tutur dia, diserahkan pada kebutuhan pasar. Mata pelajaran inti itu menyerupai agama, bahasa Indonesia, matematika, penjas, bahasa Inggris, prakarya, kewirausahaan. "Mata pelajaran inti itu kelompok a dan b. Untuk peminatan (kelompok c) diserahkan ke pasar. Penerbit yang mau menyusun peminatan dipersilahkan," kata Purwadi pada waktu yang sama.

Pembayaran buku teks pelajaran K13 melalui dana BOS dilakukan sehabis pesanan buku diterima oleh sekolah. Pembayaran dilakukan dengan salah satu cara yaitu, pembayaran non-tunai melalui payment gateway yang disediakan oleh masing-masing penyedia; atau dengan pembayaran non-tunai melalui transfer pribadi kepada penyedia.

<

Share this post