Peraturan Pemerintah – Pp Nomor 21 Tahun 2019 Ihwal Pinjaman Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Knip Dan Janda/ Dudanya

Peraturan Pemerintah – PP Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemertntah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Janda/ Dudanya, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa besaran santunan kehormatan yang diberikan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Janda/Dudanya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 ihwal Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Janda/Dudanya yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah – PP Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota KNIP dan Janda/ Dudanya, dinyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 ihwal Pemberian T\rnjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 171  yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Berikut ini beberapa Ketentuan gres sesuai Peraturan Pemerintah – PP Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota KNIP dan Janda/ Dudanya, yakni sebagai berikut

1. Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)  mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 diberikan  Tunjangan Kehormatan sebesar Rp 2.419.000,00 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) setiap bulan.

2. Apabila Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) meninggal dunia, kepada janda/dudanya yang sah diberikan santunan kehormatan sebesar Rp. 1.801.000,00 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah) setiap bulan.

3.  Dalam hal Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) memiliki lebih dari seorang istri yang sah maka yang menerima santunan kehormatan ialah istri yang pertama. Adapun yang dimaksud  Istri yang pertama ialah istri yang paling usang dinikahinya tanpa terputus oleh perceraian.

4. Pembayaran santunan kehormatan  dihentikan apabila Janda/Duda Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersangkutan:

a. meninggal dunia; atau

b. kawin lagi.

Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Pemerintah – PP Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota KNIP dan Janda/ Dudanya.

Link download Peraturan Pemerintah – PP Nomor 21 Tahun 2019 ---DISINI----

Demikian warta ihwal Peraturan Pemerintah – PP Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemertntah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Janda/ Dudanya. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

Share this post