Delegasi Ntt Dan Sumba Datangi Kemendikbud

Pemda Sumba Konsultasikan Pembangunan Pendidikan dengan Kemendikbud

Image by: Kemendikbud

Belum usang ini Kemendikbud kedatangan tamu delegasi dari NTT dan Sumba untuk melaksanakan konsultasi perihal pendidikan. Forum konsultasi yang mana merupakan inisiatif dari Pemda Sumba tersebut bertajuk Konsultasi Kebijakan Gugus Tugas Tingkat Tinggi Sumba, NTT, yang membahas perihal bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan layanan pendidikan serta pembangunan pendidikan yang lebih maju lagi di tempat Sumba, NTT.


Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta (28/09/2016) tersebut, tokoh-tokoh penting turut hadir dalam lembaga konsultasi ini antara lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Asisten I Gubernur NTT, Johanna E Lisapaly, Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, dan Staf Ahli Mendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw.

Pada bulan Juni 2016 para pimpinan keempat pemerintah tempat di Sumba membentuk Forum Peduli Pendidikan Sumba (FPPS). Forum ini beranggotakan Wakil Bupati, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (PPO) dari setiap Kabupaten di Sumba, dan diketuai oleh Wakil Bupati Sumba Barat, selaku Koordinator Forum. Forum tersebut bertujuan untuk pengembangan kebijakan dan implementasi yang lebih baik guna meningkatkan hasil pembelajaran siswa jenjang sekolah dasar (SD/MI).

Muhadjir memaparkan, pendidikan di Sumba sudah sangat memilukan, baik bagi masyarakat dan pemerintah Sumba maupun pemerintahan pusat. “Banyak siswa kelas awal yang masih kesulitan membaca pada simpulan kelas dua, kini angka penurunan sudah tinggi,” lugas Mendikbud saat memperlihatkan sambutan pada program tersebut.

Beliau menuturkan, hal fundamental yang menghipnotis keadaan tersebut yaitu karena Pemda Sumba mengalami kesulitan dalam menyediakan guru yang berkualitas khususnya guru PNS. Lebih dari sebagian guru di Sumba tidak mempunyai latar belakang pendidikan keguruan.

“Kurang lebih ada sekitar 12 juta siswa tidak sanggup menikmati akomodasi ataupun kanal pendidikan dari total 45 juta siswa di Indonesia,” bebernya.

Selain itu, ada 48.000 sekolah di Indonesia yang masih belum menerima kanal listrik alasannya tidak tersedianya jaringan listrik. Diharapkan mulai tahun depan perlu ekstra khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut, infrastruktur sanggup dibangun dengan baik sehingga sanggup membantu mereka yang tertinggal.

Share this post