Lengkap Soal Ujian Pat Ppkn Kelas Xi Kurikulum 2013

Halo Pelanggan Rajasoal.com- Lengkap Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013

Assalaamu’alaikum, apa kabar bapak dan ibu guru serta para pelajar di seluruh Indonesia. Senang rasanya saya kembali bisa mengembangkan untuk sobat Rajasoal.com. Postingan yang akan saya bagikan kali ini adalah  Lengkap Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013

Postingan prediksi soal ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) mata pelajaran PPKn ini saya susun berdasarkan pada muatan materi kurikulum 2013 revisi 2017. 

Bagi para pelajar, Lengkap Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013 ini sebagai materi untuk belajar/berlatih guna mempersiapkan diri menghadapi rangkaian PAT/UKK tahun ini.  

Dan untuk Bapak atau Ibu Guru soal ini sanggup dijadikan materi dalam penyusunan soal ujian PAT atau soal ujian UKK. Oleh lantaran itu kalau soal ujian PPKn ini dirasa sesuai silahkan di download. 

Berikut pola prediksi Lengkap Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013 :

Pilihlah balasan yang paling tepat!

1. Peraturan perundang-undangan yang membahas masalah ketenagakerjaan yakni ….
A. Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 
B. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
C. Undnag-Undang No. 20 Tahun 2003 
D. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 
E. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

2. Orang perseorangan, persekutuan, atau tubuh aturan yang secara bangun sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yakni pernyataan yang berkaitan dengan….
A. tenaga kerja 
B. pekerja 
C. pengusaha 
D. tenaga kerja asing 
E. hubungan kerja 

3. Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh adalah…. 
A. serikat pekerja 
B. hubungan industrial 
C. perjanjian ketenagakerjaan 
D. lembaga kolaborasi bipartit 
E. lembaga kolaborasi tripartite 

4. Perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak merupakan pengertian perjanjian kerja menurut…
A. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
B. Pasal 1320 KUH Perdata 
C. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004
D. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRl Tahun 1949 
E. Pasal 1601a KUHPerdata 

5. Perjanjian kerja yakni perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja dengan memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pernyataan perihal perjanjian kerja tersebut terdapat dalam . . . . 
A. Pasal 1 ayat 13 UU No 13 th 2003 
B. Pasal 1 ayat 14 UU No 13 th 2003
C. Pasal 1 ayat 15 UU No 13 th 2003 
D. Pasal 1 ayat 16 UU No 13 th 2003 
E. Pasal 1 ayat 17 UU No 13 th 2003 
F.
6. Perjanjian antara serikat pekerja dan pengusaha sebelum berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 yakni . . . . 
A. kesepakatan kerja bersama 
B. perjanjian perburuhan 
C. perjanjian kerja bersama 
D. perjanjian ketenagakerjaan 
E. kesepakatan ketenagakerjaan 

7. Suatu organisasi yang dibuat oleh sekelompok pekerja/buruh yang diperuntukkan bagi pekerja/buruh baik dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan dan melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya yakni . . . . 
A. tubuh pekerja 
B. serikat buruh 
C. organisasi pekerja 
D. himpunan pekerja 
E. unit pelaksana pekerja 

8. Hal yang bukan merupakan alasan bagi pengusaha untuk melaksanakan pemutusan hubungan kerja yakni . . . . 
A. menjalankan ibadah sesuai agamanya 
B. pekerja sakit sesuai keterangan dokter 
C. pekerja/buruh menikah 
D. pekerja/buruh mengajukan cuti 
E. pekerja menjalankan kewajiban terhadap negara 

9. Perhatikan pernyataan berikut.  
1) kesepakatan kedua belah pihak;  
2) kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak; 
3) kemampuan atau kecakapan melaksanakan perbuatan hukum; 
4) adanya pekerjaan yang diperjanjrkan, dan
5) penentuan besarnya upah dan cara pembayarannya. 
Pernyataan yang merupakan dasar pembuatan perjanjian kerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 52 ditunjukkan nomor ….
A. 1), 2), dan 3) 
B. 1), 3), dan 4)
C. 2), 3), dan 4) 
D. 2), 4), dan 5) 
E. 3), 3), dan 5)

10. Dalam peraturan perusahaan dijelaskan mengenai peraturan lembur. Jika seorang karyawan yang tidak berhak mendapat penggantian uang lembur, tetapi bekerja pada hari-hari libur resmi atau istirahat, ia berhak mendapatkan….
A. uang lembur 
B. penggantian hari libur 
C. bonus atau komisi 
D. makan pada ketika istirahat 
E. penambahan cuti 

11. Sobirin bekerja di sebuah pabrik alat-alat berat. Akibat kecerobohannya, ia bekerja tidak berdasarkan mekanisme keselamatan kerja, kemudian terjadilah kecelakaan yang berakibat ia mengalami luka parah. Sikap yang harus dilakukan pengusaha adalah….
A. wajib mengambarkan alasannya sudah memenuhi prosedur 
B. wajib memberi ganti rugi (tunjangan) kepada istri atau suami pekerja 
C. mempersiapkan sarana keselamatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku 
D. mewajibkan pekerja mengganti kerusakan alat-alat kerja 
E. tidak wajib menunjukkan ganti kerugian lantaran kesalahan pekerja sendiri 

12. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui training kerja. Ini merupakan suara dari UU No. 13 Tahun 2003 Pasal….
A.
B.
C. 11 
D. 12 
E. 31 

13. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 menunjukkan pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun untuk melaksanakan pekerjaan ringan dengan maksimal kerja selama….
A. 2 jam 
B. 3 jam 
C. 4 jam 
D. 5 jam 
E. 6 jam 

14. UU No 13 Tahun 2003 perihal Upah serta Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 89 menyebutkan upah minimum yang berlaku ditetapkan oleh….
A. Presiden 
B. Menteri Ketenagakerjaan 
C. DPR 
D. Gubernur 
E. Bupati/Walikota 

15. Hal yang bukan merupakan ketentuan pengusaha wajib membayar upah berdasarkan pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003 yakni pekerja/buruh….
A. sakit sehingga tidak sanggup melaksanakan pekerjaan 
B. tidak masuk bekerja lantaran pekerja/buruh menikah atau menikahkan 
C. sedang menjalankan kewajiban terhadap negara 
D. sedang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya 
E. ikut acara atau kumpulan massa menuntut kenaikan upah 

16. Ridwan mengalami kecelakaan ketika sedang bekerja sehingga menjadikan ia cacat tetap untuk selama-lamanya sebelum berusia 55 tahun sehingga mustahil lagi untuk bekerja. Oleh lantaran itu, perusahaan atau pengusaha wajib melakukan…. 
A. pemberian jaminan hari bau tanah yang menjadi haknya 
B. tidak diberikan jaminan hari tua 
C. pemberian biaya perawatan hingga sembuh 
D. pemberhentian tanpa diberikan pesangon 
E. pemberian bonus dan komisi 

17. Hal yang bukan merupakan terjadinya eksploitasi tenaga kerja oleh pengusaha adalah….
A. mendapat tenaga kerja dengan biaya murah 
B. pengusaha memperkerjakan pekerja dengan sistem perbudakan 
C. pengusaha memperkerjakan perempuan untuk pekerjaan yang berat 
D. pengusaha membayar pekerja sesuai dengan standar upah minimum 
E. mempekerjakan bawah umur dengan waktu yang tak terbatas

18. Upaya yang harus dilakukan pengusaha untuk menunjukkan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan pasal 101 UU No. 13 Tahun 2003 adalah….
A. membentuk serikat pekerja 
B. mendirikan himpunan pekerja 
C. mendirikan koperasi 
D. memberikan upah minimum 
E. memberikan bonus tahunan 

19. Bagi akseptor jaminan sosial, keluarga yang ditinggalkan oleh tenaga kerja yang meninggal dunia bukan lantaran berhak menerima…. 
A. Jaminan kematian 
B. jaminan kecelakaan kerja 
C. jaminan hari tua 
D. asuransi kecelakaan 
E. upah dan bonus tahunan 

20. Nurdin seorang pekerja lapangan yang bekerja pada sebuah proyek padat karya. Upah yang diberikan kepadanya umumnya bekerjasama dengan cuaca. Sistem pengupahan yang diberikan kepadanya berdasarkan….
A. upah minimum regional 
B. upah sebulan tetap 
C. upah borongan selama 3 bulan terakhir 
D. upah harian selama 30 hari kerja 
E. komisi atau upah berdasar target 

21. Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau problem yang melintasi batas antarnegara dengan negara merupakan pengertian aturan internasional menurut…. 
A. J. L. Brierly 
B. Ivan A. Shearer 
C. J. G. Starke 
D. Wirjono Prodjodikoro 
E. Mochtar Kusumaatmadja 

22. Prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam aturan internasional berdasarkan Ivan A. Shearer adalah…. 
A. negara dengan subjek aturan lain bukan negara 
B. hubungan antarnegara dengan negara 
C. subjek bukan negara satu sama lain 
D. individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional 
E. anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara 

23. Negara Indonesia sebagai negara aturan mempunyai kekuasaan penuh dalam menerapkan peraturan aturan bagi warga negaranya di manapun warga negara Indonesia berada. Hal tersebut berkaitan dengan asas aturan internasional yang ditetapkan, yaitu asas…. 
A. hukum 
B. teritorial 
C. kebangsaan 
D. keterbukaan 
E. kepentingan umum 

24. Setiap negara mempunyai kedudukan yang sama dalam ikatan aturan internasional. Oleh lantaran itu, setiap negara harus saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan asas…. 
A. teritorial 
B. kebangsaan 
C. pacta sunt servanda 
D. equal rights 
E. keterbukaan 

25. Informasi yang jujur dan dilandasi keadilan merupakan hal penting dalam hubungan internasional sehingga setiap negara sanggup mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional. Hal tersebut sesuai dengan asas….
A. kebangsaan 
B. keterbukaan 
C. kepentingan umum 
D. equal rights 
E. pacta sunt servanda 

26. Mendengarkan pendapat para hebat aturan internasional merupakan salah satu sumber aturan internasional, yaitu…. 
A. doktrin 
B. yurisprudensi 
C. prinsip aturan umum 
D. perjanjian internasional 
E. kebiasaan internasional 

27. Proses kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tidaklah gampang lantaran Belanda masih ingin menduduki Indonesia dengan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terhadap konflik Indonesia-Belanda pada tanggal….
A. 27 Desember 1947 
B. 28 Januari 1949 
C. 19 Desember 1949 
D. 27 Desember 1949 
E. 17 Agustus 1950 

28. Konvensi Internasional sebagai induk perjanjian internasional yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan internasional dan diputuskan oleh Mahkamah Internasional atau pendapat-pendapat hebat aturan internasional yakni konvensi…. 
A. Jenewa 1949 
B. Wina 1969 
C. Berner 1986 
D. Opium Internasional 
E. Internasional SOLAS 

29. Palang Merah Internasional yang merupakan organisasi internasional yang berkedudukan di Jeneva, Swiss ditetapkan sebagai subjek aturan internasional lantaran merupakan organisasi internasional berdasarkan ketetapan….
A. Konvensi Jenewa 1949 
B. Konvensi Wina 1969 
C. Perjanjian internasional Tahun 1919 
D. Perjanjian Italia Tahun 1929 
E. Perjanjian Perdamaian Versailles 
F.
30. Berikut yang bukan merupakan perbuatan individu yang sanggup dituntut ke Mahkamah Internasional yakni kejahatan….
A. perdamaian (mengobarkan perang) 
B. pelanggaran HAM berat 
C. melanggar aturan perang 
D. kesepakatan jahat bertaraf internasional 
E. sabotase terhadap kebijakan suatu negara 

Adapun prediksi soal ujian PAT PPKn Kelas XI secara lengkapnya silahkan download pada link di bawah ini!


Demikian Prediksi Lengkap Soal Ujian PAT PPKn Kelas XI Kurikulum 2013 yang sanggup saya informasikan. Semoga bermanfaat dan membantu bapak/ibu Guru dan para pelajar yang membutuhkan. 

Good Luck!

Catatan : soal ini hanya memuat 3 belahan materi pada semester genap/2 

0 Response to "Lengkap Soal Ujian Pat Ppkn Kelas Xi Kurikulum 2013"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel