Pengertian, Istilah, Jenis Dan Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Secara Komplit

Sistem pemerintahan merupakan sistem yang dipakai oleh pemerintah sebuah negara untuk mengatur negaranya. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan aneka macam macam hal lainnya.

Pengertian, Istilah, Jenis dan Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Secara Lengkap

Setiap negara berhak menentukan sistem pemerintahan yang akan dianutnya. Negara Indonesia sendiri sampai ketika ini (Tahun 2015) menganut sistem pemerintahan presidensial.

Definisi dan Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan intinya berasal dari dua kata berbahasa Indonesia yaitu kata “sistem” yang artinya kesatuan pengaturan, dan kata “pemerintah” yang artinya pihak yang berhak memperlihatkan perintah atau pun menetapkan kebijakan tertentu. bila diartikan dari arti katanya, maka pengertian sistem pemerintahan merupakan kesatuan pengaturan yang dipakai oleh pihak-pihak yang berhak menetapkan kebijakan/memberikan perintah.

Menurut Wikipedia, pengertian istilah sistem pemerintahan yaitu sistem yang dimiliki dan dipakai oleh pemerintah untuk mengatur pemerintahan negaranya.

Jenis-jenis Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana parlemen mempunyai peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen yang duduk di pemerintahan berhak/memiliki wewenang untuk mengangkat perdana mentri sekaligus menjatuhkan permerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara menyerupai salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.

Sistem Pemerintahan Presidensial
Pengertian sistem pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang berhak mengambil aneka macam macam keputusan atau pun kebijakan yang berkaitan dengan negara.

Sistem Pemerintahan Komunis
Sistem pemerintahan komunis merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Dalam pemerintahan komunis, setiap orang harus hidup sama rata dan setara, tidak ada yang miskin atau pun kaya, semuanya harus saling dukung dan saling bantu.

Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
Sistem pemerintahan demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan adonan antara sistem pemerintahan demokrasi dan sistem pemerintahan liberal. Dalam sistem pemerintahan ini, pengendalian kekuasaan dilakukan oleh kepala pemerintahan yang dipilih secara pribadi oleh rakyat.

Sistem Pemerintahan Liberal
Sistem pemerintahan liberal merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakannya. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah tidak begitu banyak menetapkan kebijakan, dan dominan kegiatan di dalam negara dijalankan oleh pihak swasta.

Sistem Pemerintahan Semi Presidensial
Sistem pemerintahan semi presidensial merupakan sistem pemerintahan adonan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi ada di dua pihak yaitu di tangan presiden (sebagai pemimpin negara) dan di tangan parlemen (sebagai wakil rakyat).

Sistem pemerintahan parlementer

Sistem parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan yang dalam parlemennya mempunyai peranan penting dalam pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai wewenang untuk sanggup mengangkat perdana menteri dan juga parlemen pun sanggup menjatuhkan pemerintahan.

Caranya yaitu dengan mengeluarkan sejenis mosi tidak percaya. Sistem pemerintahan parlementer dibedakan oleh cabang direktur dalam pemerintahan.

Tergantung dari derma cabang legislatif, atau parlemen secara pribadi ataupun tidak langsung.Karena itulah tidak terdapat pemisahan kekuasaan yang terperinci antara cabang legislatif dan cabang eksekutif.

ciri-ciri sistem parlementer.

1. Presiden sebagai kepala negara dan menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan.
2. Kekuasaan direktur bertanggungjawab kepada kekuasaan parlementer.
3. Legislatif mempunyai kekuasaan dalam menjatuhkan kekuasaan eksekutif.
4. Di kekuasaan direktur oleh presiden ditunjuk oleh parlemen/legislatif.
5. Perdana menteri mempunyai hak prerogatif (hak istimewa) dalam wewenang mengangkat dan memberhentikan para menteri. Baik memimpin suatu parlemen maupun non departemen.
6. Kabinet bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
7. Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer
8. Sistem pemerintahan parlementer dipuji alasannya yaitu keflekbilitasannya dan tanggapan yang diberikan kepada publik. Tetapi tetap saja ada kekurangan-kekurangan yang menghinggapi.

Kelebihan sistem parlementer

1. Adanya fasilitas pembiasaan pendapat antara direktur dan legislatif. Hal ini memudahkan dalam pembuatan kebijakan dan ditangani dengan cepat.
2. Pembuatan keputusan memakai waktu yang cepat.
3. Pertanggung tanggapan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan jelas.
4. Pengawasan kabinet dari menteri-menteri besar lengan berkuasa sehingga kabinet menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan .

Kekurangan/kelemahan sistem parlementer

1. Kedudukan tubuh direktur tergantung dari dominan sewaktu-waktu sanggup dijatuhkan oleh parlemen.
2. Masa jabatan direktur atau kabinet sewaktu-waktu sanggup dibubarkan oleh legislatif.
3. Parlemen menjadi daerah kaderisasi jabatan-jabatan eksekutif.
4. Jika sejumlah anggota kabinet berasal dari partai mayoritas, maka anggota kabinet sanggup menguasai parlemen.

Sistem pemerintahan presidensial

Sistem presidensial atau sanggup juga disebut sistem kongresional yaitu sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan direktur dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Sistem pemerintahan presidensial mempunyai tiga unsur penting, yaitu:

1. Presiden dipilih oleh rakyat.
2. Presiden harus dijamin mempunyai kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar ataupun konstitusi.
3. Secara bersamaan presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dalam jabatannya ini presiden juga mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
4. Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden mempunyai posisi yang sangat besar lengan berkuasa sehingga tidak sanggup dijatuhkan alasannya yaitu rendahnya derma politik.

Akan tetapi masih ada prosedur yang mengatur presiden. Seperti bila presiden melanggar konstitusi, pengkhianatan negara, dan terlibat problem kriminal, maka presiden sanggup dijatuhkan.

Setelah presiden dijatuhkan oleh pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya yang akan menggantikan posisinya yaitu wakil presiden.

Ciri-ciri sistem presidensial

1. Dikepalai oleh seorang presiden yang berlaku sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.
2. Kekuasaan direktur presiden dijalankan menurut kedaulatan rakyat yang dipilih oleh rakyat.
3. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Baik yang memimpin departemen maupun non departemen.
4. Presiden bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, oleh alasannya yaitu itu keduanya tidak sanggup saling menjatuhkan.
6. Menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada presiden.
7. DPRI parlemen tidak sanggup membubarkan kabinet.

Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial
Berikut ini yaitu kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensial.

Kelebihan sistem presidensial

1. Badan direktur kedudukannya lebih stabil, alasannya yaitu tidak bergantung kepada parlemen.
2. Masa jabatan yang dilalui tubuh direktur lebih terperinci dalam jangka waktu tertentu.
3. Masa pemilu yang lebih jelas.
4. Dalam penyusunan acara kerja kabinet/menteri gampang diubahsuaikan dengan jangka waktu masa jabatan.
5. Legislatif bukanlah daerah untuk kaderisasi jabatan-jabatan direktur alasannya yaitu sanggup diisi oleh orang luar yang termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan/kelemahan sistem presidensial

1. Sistem pertanggung tanggapan yang kurang jelas.
2. Dalam menciptakan keputusan memerlukan waktu yang lama.
3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik pada umumnya merupakan hasil tawar menawar antara direktur dan legislatif, sehingga terjadi keputusan yang tidak tegas.
4. Menciptakan kekuasaan mutlak alasannya yaitu kekuasaan direktur di luar pengawasan pribadi legislatif.

Berikut ini yaitu daftar negara-negara yang memakai sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu republik dan monarki.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Indonesia

Berikut yaitu ciri-ciri sistem pemerintahan indonesia / sistem pemerintahan presidensial :

1. Presiden menjagabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara sekaligus.
2. Badan direktur diangkat menurut demokrasi rakyat dan dipilih pribadi oleh rakyat atau melalui tubuh legislatif.
3. Presiden mempunyai hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat yang memimpin suatu department ataupun non department..
4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab pribadi kepada Presiden.
5. Badan direktur tidak bertanggung jawab kepada tubuh legislatif.
6. Badan direktur tidak sanggup dijatuhkan begitu saja oleh tubuh legislatif.

Setiap Sistem Pemerintahan tidak ada yang sempurna, begitu juga Sistem Pemerintahan Indonesia ataupun Sistem Pemerintahan Presidensial.

Daftar negara dengan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer

Negara dengan sistem parlementer (republik)

1. Albania
2. Timor Leste
3. Estonia
4. Ethiopia
5. Finlandia
6. Jerman
7. Yunani
8. Hungaria
9. India
10. Islandia
11. Irlandia
12. Iraq
13. Italia
14. Israel
15. Kyrgyzstan
16. Kiribati
17. Lebanon
18. Latvia
19. Lithuania
20. Libia
21. Malta
22. Macedonia
23. Mauritius
24. Kepulauan Marshall
25. Moldova
26. Micronesia
27. Montenegro
28. Mongolia
29. Nepal
30. Nauru
31. Polandia
32. Pakistan
33. San Maruno
34. Samoa
35. Singapura
36. Serbia
37. Slovenia
38. Slovakia
39. Somalia
40. Afrika Selatan
41. Swiss
42. Trinidad Tobago
43. Turki
44. Vanuatu
45. Bosnia
46. Herzegovine
47. Bangladesh
48. Bulgaria
49. Bostwana
50. Croasia
51. Cape Verde
52. Republic Ceko
53. Dominica

Negara dengan sistem parlementer (monarki)

1. Antigua
2. Barbuda
3. Australia
4. Bahrain
5. Bahama
6. Barbados
7. Belanda
8. Belize
9. Belgia
10. Bhutan
11. Kamboja
12. Canada
13. Denmark
14. Grenada
15. Inggris Raya
16. Jepang
17. Jamaika
18. Jordania
19. Lesotho
20. Luxemburg
21. Liechtensein
22. Kuwait
23. Malaysia
24. Maroko
25. Monako
26. Selendia Baru
27. Norwegia
28. Papua Nugini
29. Saint Kitss
30. Grenadies
31. Samoa
32. Kepulauan Solomon
33. Swedia
34. Spanyol
35. Tuvalu
36. Tonga
37. Thailand

Negara dengan sistem presidensial

1. Amerika Serikat
2. Angola
3. Afghanistan
4. Angola
5. Argentina
6. Bolivia
7. Benin
8. Burundi
9. Brazil
10. Colombia
11. Chile
12. Comoros
13. Costa Rica
14. Cyprus
15. Domonican Republik
16. El Salvador
17. Ecuador
18. Ghana
19. Gambia
20. Guatemala
21. Honduras
22. Indonesia
23. Iran
24. Kenya
25. Liberia
26. Malawi
27. Maladewa
28. Mexico
29. Nigeria
30. Nicaragua
31. Panama
32. Palau
33. Paraguay
34. Filipina
35. Sierra Leone
36. Seychelles
37. Sudan Selatan
38. Turkmenistan
39. Uruguay
40. Venezuela
41. Zimbabwe
42. Zambia

Itulah klarifikasi mengenai sistem pemerintahan yang ada di dunia ini. Semoga artikel ini bermanfaat dan jangan lupa beri komentar dan baca juga artikel santrialim lainnya😉.

Pencarian yang paling banyak di cari

• macam-macam sistem pemerintahan
• jenis sistem pemerintahan
• pengertian sistem pemerintahan presidensial
• makalah sistem pemerintahan
• sistem pemerintahan di indonesia
• materi sistem pemerintahan
• sistem pemerintahan parlementer
• contoh sistem pemerintahan

Share this post