Undang – Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 2018 Perihal Kepalangmerahan

UNDANG – UNDANG (UU) NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN

Undang – Undang (UU) Nomor  1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan. Setelah ditunggu lahirnya UU Kepalangmerahan, pada tahun 2018 ini Pemerintahan Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undangan (UU) ihwal Kepalangmerahan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2018. Adapun yang dimaksud Kepalangmerahan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur menurut konvensi.

Beberapa istilah yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, antara lain:

·          Lambang Kepalangmerahan yaitu symbol Kepalangmcrahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi menurut Konvensi.

·          Palang Merah indonesia yang selanjutnya disingkat PMI yaitu perhimpunan nasional yang bangun atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.

·          Kegiatan Kemanusiaan yaitu aktivitas yang bersifat meringankan penderitaan sesama insan yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau criteria lain yang serupa.

·          Konflik Bersenjata yaitu perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara.

·          Tanda Pelindung yaitu lambang palang merah yang dipakai sebagai pelindung dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan.

·          Tanda Pengenal yaitu lambang palang merah yang dipakai sebagai pengenal untuk memperlihatkan cirri dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang – Undang (UU) Nomor  1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh pemerintah dan PMI. Sedangkan pelaksanaan penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan dalam  masa hening dan masa Konflik Bersenjata.

Dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dinyatakan bahwa Negara Indonesia memakai lambang palang merah sebagai Lambang Kepalangmerahan. Sedangkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan, lambing palang merah bcrfungsi sebagai a) Tanda Pelindung; dan b) Tanda Pengenal.

Lalu apa kiprah PMI ? Sesuai Pasal 22 Undang – Undang (UU) Nomor  1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, dinyatakan bahwa PMI bertugas:

a. memperlihatkan sumbangan Bersenjata, kerusuhan, lainnya;

b. memperlihatkan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanakan pembinaan relawan;

d. melaksanakan pendidikan dan training yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;

e. menyebarluaskan isu yang berkaitan dengan aktivitas Kepalangmerahan;

f.  membantu dalam penanganan petaka dan/atau peristiwa di dalam dan di luar negeri;

g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan

h. melaksanakan kiprah kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah

Undang – Undang (UU) Nomor  1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan juga mengatur secara tegas larangan pengunaan Lambang  Kepalangmerahaan selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, ibarat dihentikan memakai nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung Setiap Orang dihentikan menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk mempcroleh laba pribadi. Dilarang memakai nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu tubuh aturan tertentu atau organisasi tertentu dan/atau memakai Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial. Dilarang menggandakan atau memakai nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang menurut bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya sanggup menyebabkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam aturan internasional.

Selengkapnya Silahkan download UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (disini)

Demikian info ihwal Undang – Undang (UU) Nomor  1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan semoga bermanfaat, terima kasih.

Share this post